Kontraspedia – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menekankan bahwa perempuan masih menghadapi dampak besar akibat kesenjangan gender, yang membuat mereka lebih rentan terhadap pemutusan hubungan kerja dan kehilangan mata pencarian. Dalam seminar nasional yang diadakan di Depok, Jawa Barat, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender KemenPPPA, Dian Ekawati, mengungkapkan bahwa perempuan menghadapi berbagai tantangan terkait kesetaraan gender. Mereka tidak hanya rentan menjadi korban kekerasan, tetapi juga harus menanggung beban ganda dalam rumah tangga, yang semakin berat ketika ketidaksetaraan terjadi.
“Perempuan merupakan pihak yang paling terdampak dari kesenjangan gender. Mereka lebih rentan terhadap PHK, kehilangan mata pencaharian, menjadi korban kekerasan, dan harus memikul beban berat dalam kehidupan rumah tangga,” kata Dian dalam sambutannya pada acara tersebut. Ia juga menambahkan bahwa diskriminasi berbasis gender masih berlangsung di banyak aspek kehidupan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Meskipun terdapat kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender, jenis dan tingkat diskriminasi yang dialami oleh perempuan sangat bervariasi, baik di tingkat negara maupun wilayah.
Dian Ekawati mengungkapkan bahwa meskipun banyak kemajuan dicapai dalam beberapa bidang, kesenjangan gender dalam sektor ekonomi, kekuasaan, dan beberapa aspek lainnya masih sering ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender masih perlu terus didorong agar tercipta perubahan yang lebih nyata. Dalam konteks ini, KemenPPPA berkomitmen untuk melakukan kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender, terutama dengan menjamin perempuan hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Menurut Dian, upaya untuk mencapai kesetaraan gender menjadi tujuan pembangunan yang memiliki nilai strategis. Salah satu langkah yang diambil oleh KemenPPPA adalah pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Ini berarti bahwa perspektif gender harus diintegrasikan dalam setiap proses pembangunan, baik itu dalam kebijakan, program, atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan sektor lainnya.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, KemenPPPA terus bekerja untuk mempercepat pencapaian kesetaraan gender. Mereka mendorong pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk lebih peka terhadap isu-isu gender, agar kebijakan yang diambil dapat lebih inklusif dan tidak diskriminatif terhadap perempuan. Selain itu, KemenPPPA juga aktif melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam upaya menciptakan peluang yang lebih baik bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.
Dian juga menekankan pentingnya peran seluruh pihak dalam memberdayakan perempuan, baik di tingkat keluarga, komunitas, maupun masyarakat luas. Dalam konteks pembangunan bangsa, peran perempuan sangat strategis karena mereka memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan politik. Oleh karena itu, KemenPPPA terus mendorong langkah-langkah yang dapat mengurangi kesenjangan gender, memberikan perlindungan bagi perempuan, serta menciptakan lingkungan yang lebih setara bagi mereka.
Sebagai kesimpulan, meskipun telah ada beberapa kemajuan dalam memperbaiki kesetaraan gender, tantangan masih besar. Perempuan terus menghadapi berbagai hambatan dan diskriminasi yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Untuk itu, KemenPPPA terus bekerja keras melalui berbagai intervensi dan kolaborasi untuk mencapai kesetaraan gender, menjamin hak-hak perempuan, dan memberdayakan mereka dalam setiap aspek kehidupan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang masih ada, serta menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi perempuan di masa depan.
